Nvidia Digugat Usai Kesepakatan US$20 Miliar dengan Groq, Dua Eks Engineer Gugat ke Pengadilan

Nvidia kembali jadi sorotan. Kali ini bukan karena rekor penjualan chip, melainkan karena gugatan hukum atas kesepakatan senilai US$20 miliar dengan Groq, perusahaan pengembang chip kecerdasan artifisial. Dua mantan engineer Groq menuduh dewan direksi perusahaan menjual aset teknologi itu dengan harga terlalu murah dan merugikan pemegang saham.

Gugatan diajukan Joshua Rubin dan Benjamin Serebrin pada 2 Oktober 2026 di Pengadilan Chancery, negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Keduanya sudah meninggalkan Groq sebelum kesepakatan dengan Nvidia diumumkan, tetapi masih memiliki saham perusahaan itu. Kabar ini dilaporkan CNBC pada 5 Oktober dan dikutip Katadata.co.id sehari setelahnya. Sejumlah media internasional seperti Financial Times, Bloomberg Law, dan law.com juga memberitakan kasus serupa.

Nilai kesepakatan yang disoal

Kesepakatan Nvidia dan Groq diumumkan pada Desember 2025. Total nilainya US$20 miliar, atau sekitar Rp358,4 triliun dengan kurs Rp17.920 per dolar AS.

Rinciannya, US$17 miliar dialokasikan untuk lisensi non-eksklusif atas teknologi inferensi milik Groq. Sisa US$3 miliar berbentuk pembagian saham terbatas Nvidia atau restricted stock units kepada karyawan Groq yang ikut pindah ke Nvidia. Menurut dokumen gugatan, sekitar 150 hingga 200 engineer Groq menjadi karyawan Nvidia sebagai bagian dari kesepakatan itu.

Dalam dokumen yang diajukan, Rubin dan Serebrin menuduh dewan direksi Groq menjual perusahaan ke Nvidia “tanpa persetujuan pemegang saham yang diwajibkan hukum Delaware, dan tanpa proses apa pun untuk menguji atau memaksimalkan nilai yang dibeli Nvidia.” Mereka juga menyebut harga yang ditawarkan sebagai “lowball” alias terlalu rendah.

Gugatan itu menyatakan Nvidia menyiapkan dana investasi khusus agar anggota dewan Groq bisa menikmati keuntungan besar dari penjualan saham di kemudian hari. “Mayoritas dewan memiliki konflik kepentingan akibatnya,” demikian bunyi gugatan tersebut. “Pilihan dewan yang sarat konflik itu merugikan pemegang saham Groq miliaran dolar.”

Groq membantah

Juru bicara Groq membantah keras tuduhan itu. Kepada CNBC, ia menyebut kesepakatannya dengan Nvidia sudah memberi nilai yang luar biasa bagi perusahaan, investor, dan karyawan.

“Gugatan ini tidak beralasan dan kami akan membela diri dengan gigih,” kata juru bicara Groq, dikutip Katadata.co.id, Selasa (6/10). “Kami tetap fokus melayani pelanggan dan membangun platform cloud inferensi AI terbaik di dunia.”

Groq menegaskan tetap berdiri sebagai perusahaan independen. Sejak Juni, perusahaan itu dikabarkan telah mengumpulkan dana sekitar US$1 miliar dari sejumlah investor, termasuk Nvidia.

Posisi Nvidia

CEO Nvidia Jensen Huang sempat mengirim surel ke karyawan sekitar waktu kesepakatan diumumkan. Isinya, kesepakatan itu akan memperluas kemampuan perusahaan.

“Kami berencana mengintegrasikan prosesor berlatensi rendah milik Groq ke dalam arsitektur Nvidia AI factory, memperluas platform untuk melayani berbagai kebutuhan inferensi AI dan pemrosesan data real-time,” tulis Huang, dikutip CNBC.

Ia menegaskan satu hal penting. “Meski kami menambah karyawan berbakat dan melisensikan IP Groq, kami tidak mengakuisisi Groq sebagai sebuah perusahaan.”

Nvidia sendiri kini bernilai sekitar US$5 triliun di pasar. Seiring kesepakatan itu, pendiri sekaligus CEO Groq Jonathan Ross dan Presiden Groq Sunny Madra ikut bergabung ke raksasa chip tersebut, bersama sejumlah pimpinan senior lain.

Apa artinya

Kasus ini menyoroti sisi lain dari gelombang akuisisi dan lisensi teknologi AI yang sedang marak. Ketika nilai kesepakatan menyentuh puluhan miliar dolar, pertanyaan soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan jadi tidak sesederhana rilis produk.

Bagi industri chip AI, gugatan ini bisa menjadi ujian bagi model kesepakatan “akuisisi aset” ala Nvidia-Groq, yang menyerap teknologi dan tim inti tanpa membeli perusahaan secara utuh. Jika pengadilan Delaware menerima dalil pemegang saham, skema serupa di masa depan berpotensi menghadapi kewajiban hukum yang lebih ketat.

Bagi pemegang saham startup teknologi, kasus ini jadi pengingat bahwa di balik setiap transaksi bernilai miliaran dolar, ada proses hukum yang menuntut keterbukaan. Sampai putusan pengadilan keluar, status kesepakatan US$20 miliar itu masih menjadi tanda tanya besar.